Mustafa Barghouti pernah turut serta dalam perundingan perdamaian Timur Tengah yang digelar di Madrid pada tahun 1991, dengan tujuan mengakhiri Intifada pertama serta mencari penyelesaian konflik Palestina-Israel. Namun ia sudah tidak percaya lagi pada perundingan sekarang ini.
"Sejak Oslo, telah kami peringatkan bahwa pembangunan permukiman harus dihentikan," demikian Barghouti. Apa yang terjadi sesudah itu disebutnya sebagai bencana. Permukiman meningkat 100% dan jumlah pemukim Yahudi naik 300%. Perundingan sekarang tampaknya seperti duduk di meja dengan sepotong keju. Palestina bicara, sedangkan Israel, di seberang meja, makan keju. Pada akhir pembicaraan, tidak ada lagi yang tersisa di atas meja.
Alternatif
Satu-satunya alternatif, menurut Barghouti adalah mendirikan negara Palestina sesuai garis perbatasan tahun 1967. Baru sesudah itu perundingan tidak akan berbicara mengenai 'apa' yang akan didapat Palestina tapi 'bagaimana' mendapatkannya.
Mustafa Barghouti mendukung perlawanan anti kekerasan terhadap pendudukan Israel. Ia mengacu pada kampanye "boikot dan tinggalkan" yang dimulai tahun 2005. Dalam hal ini, serikat buruh dan perusahaan komersial menarik investasi dari pemukiman Israel di Tepi Barat.
Tapi kalau pembangunan permukiman tidak dihentikan maka Pemerintah Palestina hanyalah mengejar bayang-bayang perdamaian saja. Adik Barghouti, Marwan, diadili di Israel tahun 2004 karena pembunuhan dan serangan teroris, dan ia menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Barghouti semakin populer di kalangan Palestina. Tahun 2005, ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden melawan presiden sekarang, Mahmoud Abbas, dan meraih 19% suara. Ia juga mengetuai Union of Palestinian Medical Relief Committes yang didirikannya tahun 1979. Oxfam NOvib, cabang Belanda organisasi kerjasama pembangunan internasional Oxfam, juga mendukung organisasi pimpinan Barghouti itu.
Ketergantungan bantuan
Walaupun Barghouti berterima kasih atas bantuan dari Belanda dan Uni Eropa tapi ia khawatir Palestina akan terbuai dengan bantuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
"Bantuan pembangunan ibarat pedang bermata dua," demikian Barghouti.
Bantuan itu bisa melukai apabila menyebabkan ketergantungan ekonomi Palestina atau digunakan untuk membayar biaya pendudukan. "Yang terpenting adalah menggunakan bantuan untuk membangun lembaga demokrasi Palestina".
Dalam prakteknya, sebagian besar bantuan digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri. 'Kami sangat menentang alokasi 34% anggaran Pemerintah Palestina untuk jasa keamanan dengan merugikan sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian.
Pemilu ditunda
Barghouti berpendapat Palestina sudah terseret jauh dari impian untuk mendirikan lembaga-lembaga politik demokratis. Sebagai anggota parlemen, ia menunjuk pada Dewan Legislatif Palestina yang tidak pernah bersidang sejak Juni 2007.
Musim panas ini, pemerintah menunda pemilihan daerah. "Itulah contoh bagaimana Pemerintah Palestina menyepelekan proses demokrasi di Palestina". Demikian Mustafa Barghouti. Yang mengherankannya, tidak ada pemerintahan Barat yang memprotes penundaan pemilu itu.
REPUBLIKA.CO.ID
0 komentar:
Posting Komentar