"Di dunia politik kita kini terlalu banyak narsisnya, yang kemudian memunculkan politik pencitraan," katanya dalam pidato politik pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara di Medan, Jumat (8/10/2010) malam.
Pada kesempatan yang juga dihadiri, antara lain, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Wakil Gubenur Gatot Pujo Nugroho, Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah serta sejumlah pemimpin parpol dan tokoh masyarakat itu, ia menyebutkan, sikap politik yang narsis justru tidak produktif bagi bangsa dan negara.
"Politik semacam ini cenderung suka memperlihatkan kita ini selalu sibuk, telah banyak berbuat dan senang disanjung untuk hal-hal yang tidak kita lakukan. Kita mempertontonkan kesibukan, tetapi sesungguhnya kita tidak produktif," katanya.
Menurut Anis yang juga Wakil ketua DPR, bangsa Indonesia akan mampu menghasilkan sesuatu yang besar jika politik narsis dihilangkan.
"Jika narsisme bisa dihilangkan, Insya Allah kita akan memiliki obsesi yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara ini," ujarnya.
Pada bagian lain ia mengatakan, dunia politik di Indonesia dewasa ini juga dihinggapi "penyakit" cepat puas dan cenderung selalu merasa diri sendiri lebih hebat dibanding yang lain.
"Kita juga selalu bangga dengan prestasi-prestasi kecil, kemudian cepat puas dan merasa pantas dihargai lebih. Dunia politik kita kini juga dihinggapi ’penyakit’ semacam ini," katanya.
Ia mengaku pernah dimintai saran oleh seorang kepala daerah di Yogyakarta yang akan didaulat menerima penghargaan sebagai pahlawan antikorupsi, apakah harus diterima atau tidak.
"Saya sarankan untuk ditolak karena apa yang telah beliau lakukan (komit dengan antikorupsi) merupakan hal yang sangat biasa dan tidak perlu dihargai sedemikian rupa. Seseorang bisa disebut pahlawan jika dia orang biasa tetapi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa," katanya.
Pada bagian lain ia mengatakan, dunia politik di Indonesia dewasa ini juga dihinggapi "penyakit" cepat puas dan cenderung selalu merasa diri sendiri lebih hebat dibanding yang lain.
"Kita juga selalu bangga dengan prestasi-prestasi kecil, kemudian cepat puas dan merasa pantas dihargai lebih. Dunia politik kita kini juga dihinggapi ’penyakit’ semacam ini," katanya.
Ia mengaku pernah dimintai saran oleh seorang kepala daerah di Yogyakarta yang akan didaulat menerima penghargaan sebagai pahlawan antikorupsi, apakah harus diterima atau tidak.
"Saya sarankan untuk ditolak karena apa yang telah beliau lakukan (komit dengan antikorupsi) merupakan hal yang sangat biasa dan tidak perlu dihargai sedemikian rupa. Seseorang bisa disebut pahlawan jika dia orang biasa tetapi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar